PENEGAKAN HUKUM PERIJINAN INDUSTRI KECIL MENENGAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SOLO NOMOR 10 TAHUN 2010
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya
penegakan hukum peraturan perizinan industri kecil menengah yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Surakarta serta faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum perizinan tersebut. Selama tahun 1998-2020, jumlah
mendirikan industri kecil menengah di Kota Surakarta.
Tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan
kepada masyarakat, karena itu organisasi pemerintah sering disebut sebagai
pelayan masyarakat (public servant), dan Pemerintahan mempunyai kegiatan atau
perbuatan yang mengatur kekuasaan di negara dalam menjalankan suatu lembaga
atau organisasi. Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa jika masyarakat
sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu pelayanan dengan baik, maka
masyarakat juga akan menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan
tanggung jawab.
Detail Information
Citation
. (2021).PENEGAKAN HUKUM PERIJINAN INDUSTRI KECIL MENENGAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SOLO NOMOR 10 TAHUN 2010.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd
