KEBIJAKANPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Pemerintah Kabupaten Ponorogo selama 7 tahun antara 2012-2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Republik Indonesia. Opini WTP merupakan opini tertinggi atas LKPD Pemerintah Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu fokus pemeriksaan oleh BPK Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo seiring dengan raihan opini WTP yang merupakan opini tertinggi dalam penilaian LKPD Pemerintah Daerah.
Teori Balance Score Card yang dikemukakan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton merupakan sebuah Teori Manajemen Publik yang dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan. Hasil yang diperoleh akan memperlihatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah ditinjau dari Perspektif Stakeholder, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif agar dihasilkan kejelasan, mampu diverifikasi, dan mengandung makna yang dapat dijadikan replikasi dari suatu perangkat data kualitatif, apapun kejadian-kejadian yang mendahuluinya.
Hasil akhir yang didapat pada penelitian ini adalah pada Perspektif Stakehoder dengan indikator Pengelolaan kekayaan negara yang optimal, Perspektif Pelanggan dengan indikator Penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel, dan pengawasan dan dan pengendalian yang efektif, Prespektif Proses Internal dengan indikator kajian dan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum, Pelayanan Prima, Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Bidang Kekayaan Daerah, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Peningkatan Monitoring dan Evaluasi serta Kapatuhan Pelaporan Barang Milik Daerah dan yang terakhir pada Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dengan indikator Peningkatan Pemahaman Pegawai di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengembangan Organisasi yang Andal dan Modern, Perwujudan Good Governance, dan Sistem Informasi Kekayaan Daerah yang Andal secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Kesimpulan akhir yang bisa ditarik bahwa Kebijkan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo apabila kita analisa dengan teori Balance Score Card menunjukkan secara keseluruhan sudah Baik.
Kata Kunci : Balance Score Card, Barang Milik Daerah, Kabupaten Ponorogo
Detail Information
Citation
. (2019).KEBIJAKANPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO.(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd