Detail Cantuman

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana perjudian online di Indonesia. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online pada putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid.B./2018/ PN.Sbr. Mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pembuktian judi online yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online pada putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid.B./2018/ PN.Sbr yaitu terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BUDIONO als BUDI Bin DAMIANTO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan hasil analisis kasus menunjukkan bahwa penerapan tindak perjudian melalui fasilitas internet (online), hanya dikenakan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dalam hal ini Pasal 303 KUHP. Padahal, saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui fasilitas internet (online) dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Tidak diterapkannya UU ITE terhadap kasus di atas, disebabkan adanya prosedur penyidikan dalam Pasal 43 ayat (6) UU ITE yang sulit untuk dilaksanakan. Prosedur yang sulit dilaksanakan tersebut yaitu adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, melalui penuntut umum meminta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam), terhadap hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Hambatan dalam pembuktian judi online yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat dilihat melalui sistem hukum baik melalui Faktor hukum, Penegak hukum, Sarana fasilitas, serta masyarakat serta budaya.

Kata Kunci: Perjudian Online, Pertanggungjawaban Pidana, Pembuktian Tindak Pidana.